 |
| Foto Tower BTS yang berdiri diatas lahan SMKN 5 Batam. |
Batam, pilarnews.id - Legalitas dan perizinan 2 unit Tower atau menara telekomunikasi Base Transceiver Station (BTS) seluler di lahan milik SMK N 5 Batam yang bertempat di Kavling Kamboja, Kelurahan Sei Pelungut, Kecamatan Sagulung Kota Batam ini patut dipertanyakan.
Hal ini menyusul adanya keluhan warga sekitar yang mengaku tidak pernah menerima pemberitahuan atau sosialisasi dari pihak pemilik bisnis Tower bahkan pihak sekolah.
NN, seorang warga yang tidak mau disebutkan namanya rumahnya hanya berjarak kurang lebih 20 meter dari berdirinya tower monopole setinggi kurang lebih 20 -30 meter itu menyampaikan tidak pernah mendapatkan sosialisasi bahkan kompensasi apapun.
"Boro-boro dikasih kompensasi, sosialiasi saja tidak. Jadi saya tidak tahu itu tower milik provider apa. Padahal rumah saya yang paling dekat. Biasanya kan minta persetujuan warga terdekat dulu," kata NN (Warga yang tidak mau disebutkan namanya), Rabu (28/1/2026).
Padahal, selain surat rekomendasi dan juga IMB. Salah satu syarat mutlak dalam pendirian menara di pemukiman adalah adanya persetujuan warga sekitar. Persetujuan itu harus didapat dari warga dalam radius sesuai dengan ketinggian menara (biasanya 1,5 kali tinggi menara) dan diketahui oleh Lurah serta Camat setempat.
Tanpa persetujuan warga, menara tidak dapat didirikan maupun dioperasikan. Hal ini tertuang dalam Perda Walikota Batam Nomor 6 Tahun 2009 tentang menara telekomunikasi di Kota Batam.
Selain itu, status lahan yang notabene milik SMK Negeri 5 Batam. Apakah lahan tersebut disewakan, dan anggaran tersebut apakah masuk ke kas sekolah. Hal ini penting dijelaskan kepada publik agar persepsi dugaan penyelewengan tidak simpang siur.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Sekolah SMK Negeri 5 Batam dan juga pemilik Tower BTS tersebut belum berhasil dimintai keterangan. Red
