 |
| Dokumentasi |
Batam, pilarnews.id - Salah satu Karyawan Perusahaan Furniture di Kota Batam Kecamatan Sagulung Kelurahan Sei Pelunggut, mengalami Kecelakaan Lalulintas di Kawasan Perusahaan pada hari Jumat tanggal(02/10/2026) yang Lalu.
Karyawan tersebut mengalami Luka Berat dan operasi di bagian Kepala. Pihak Perusahaan Tersebut menanggung pengobatan, akan tetapi kompensasi lain, pihak perusahaan mengelak.
Awak media pilarnews.id menelusuri permasalahan ini, ternyata perusahaan banyak melanggar aturan atau UU tentang ketenagakerjaan.P
erusahaan PT Fusen Furniture Indonesia mempekerjakan karyawan, tidak Sesuai dengan Aturan yang berlaku seperti Berikut:
Hak Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) BPJS
Setiap pekerja yang mengalami kecelakaan kendaraan di dalam lingkungan PT—maupun dalam perjalanan berangkat/pulang dan dinas keluar—berhak mendapatkan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dari BPJS Ketenagakerjaan.
• Manfaat yang didapat:
Penanganan medis gratis tanpa batas biaya di fasilitas kesehatan rekanan (Pusat Layanan Kecelakaan Kerja/PLKK), santunan Upah Selama Tidak Mampu Bekerja (STMB), hingga santunan cacat atau kematian jika terjadi dampak fatal.
• Kewajiban Perusahaan: Pihak HRD atau manajemen PT wajib melaporkan insiden tersebut ke BPJS Ketenagakerjaan maksimal 2x24 jam sejak terjadinya kecelakaan. Jika perusahaan lalai mendaftarkan karyawannya, maka PT tersebut wajib membayar seluruh biaya pengobatan karyawan sesuai standar BPJS.
Perusahaan yang mempekerjakan karyawan harian lepas (daily worker) diatur oleh hukum ketenagakerjaan Indonesia dengan ketentuan batas waktu, hak upah, dan status kerja yang spesifik.
Ketentuan Utama Perusahaan & Pekerja Harian Lepas
• Dasar Hukum: Diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja, dan PP Nomor 35 Tahun 2021 (serta Kepmenakertrans No. 100/2004).
• Batas Hari Kerja: Pekerja harian lepas hanya boleh bekerja kurang dari 21 hari dalam satu bulan.
• Perubahan Status (Otomatis): Jika pekerja harian lepas dipekerjakan 21 hari atau lebih dalam satu bulan selama 3 bulan berturut-turut, statusnya demi hukum berubah menjadi PKWTT (Karyawan Tetap).
• Sektor Industri Umum: Sering digunakan oleh perusahaan di bidang perhotelan/hospitality, event organizer, F&B (restoran/kafe), konstruksi, dan pergudangan.
• Hak Karyawan: Berhak atas upah harian yang jelas, waktu istirahat (minimal 30 menit per 4 jam kerja), jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaan kategori Bukan Penerima Upah/BPU), serta Tunjangan Hari Raya (THR) sesuai aturan yang berlaku.
Perusahaan yang melanggar ketentuan pekerja harian lepas dikenai sanksi hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.
Awak media akan mengkonfirmasi tentang kejelasan Perusahaan ini kepada pihak terkait, DPRD Komisi 4, Ombudsman, sesuai dengan UU yang berlaku, agar melakukan Sidak atau Tindakan.
Awak media masih melanjutkan penelusuran kepada pihak perusahaan Sampai berita ini di terbitkan.
