 |
| foto ilustrasi. |
Batam , pilarnews.id - Pengelolaan Transportasi Lebaran di Kepulauan riau khususnya Batam oleh pihak ASDP dinilai gagal total, pasalnya Pada H+1 Idulfitri 1447 H siang hari, ribuan pemudik terjebak di pelabuhan akibat jumlah penumpang yang melonjak drastis, namun pihak ASDP seolah tidak siap sama sekali menghadapinya.
Pihak ASDP Dinilai Tidak Menepati Janji Pemerintah Pusat
Kekacauan ini semakin mencolok karena Menteri Perhubungan Dudy Purwagandy pada konferensi pers Rabu (04/03/2026) telah secara tegas memastikan bahwa seluruh penyelenggara transportasi siap dengan armada dan jam layanan yang memadai sesuai kuota tiket.
Namun nyatanya, pihak ASDP justru membatasi jam pelayaran hanya hingga pukul 18.00 WIB – jauh lebih cepat dibandingkan layanan reguler yang biasanya berjalan hingga pukul 20.00 WIB melalui sistem pemesanan Ferizi.
Lebih parahnya lagi, link Ferizi yang menjadi sarana pemesanan utama justru tidak tersedia, menyebabkan banyak pemudik datang langsung ke pelabuhan hanya untuk mengetahui bahwa tiket sudah habis.
Pengelolaan yang Kurang Profesional Bikin Masyarakat Terjebak
Banyak pemudik tujuan Tanjung Uban terpaksa terjebak di area pelabuhan tanpa informasi yang jelas mengenai jadwal keberangkatan berikutnya.
Calon penumpang harus menunggu dengan tidak pasti, bahkan ada yang terpaksa membatalkan atau menunda perjalanan karena tidak ada kepastian apakah akan ada tambahan trip.
Padahal area parkiran pelabuhan sudah penuh sesak dengan kendaraan roda dua dan roda empat, menunjukkan bahwa jumlah pemudik yang datang jauh melebihi kapasitas yang disiapkan ASDP.
Yang paling mengganggu adalah ketidakhadiran jalur pengaduan yang dapat diakses masyarakat selama periode lebaran.
Pihak ASDP seolah hanya fokus pada menjalankan operasional minimal tanpa memikirkan kenyamanan dan kepentingan publik yang sedang dalam kondisi darurat mudik.
Masyarakat Desak Penyelidikan Mendalam dan Perubahan Pengelolaan
Melihat kondisi yang sangat tidak memuaskan ini, masyarakat secara tegas meminta Gubernur Kepri dan Polda Kepri untuk segera turun tangan.
Ada dugaan kuat adanya penyalahgunaan jabatan dan kekuasaan di balik kegagalan pengelolaan ini mulai dari penyusunan kuota tiket yang tidak sesuai dengan kebutuhan, pembatasan jam layanan yang tidak masuk akal, hingga ketidaktersediaan sistem pemesanan yang seharusnya menjadi prioritas utama.
Selain itu, masyarakat juga mengusulkan agar pengelolaan Pelabuhan ASDP Telaga Punggur segera dialihkan ke BP Batam.
Dengan pengelolaan yang lebih profesional dan terintegrasi dengan kebutuhan wilayah Batam/Kepri, diharapkan pelayaran dapat dioperasionalkan 24 jam selama periode lebaran dan hari-hari sibuk lainnya, sehingga tidak ada lagi kasus pemudik yang terjebak dan kecewa seperti tahun ini.
"Kita tidak bisa terus menerima kegagalan seperti ini setiap tahun. Pihak ASDP sudah menunjukkan bahwa mereka tidak mampu mengelola pelabuhan ini dengan baik selama masa mudik. Gubernur dan Polda harus segera menyelidiki dan memberikan konsekuensi yang tegas kepada mereka yang bertanggung jawab," ujar salah satu pemudik yang terjebak di pelabuhan, Sabtu (21/03).
Hingga berita ini terupdate, belum ada klarifikasi resmi dari pihak ASDP terkait pengelolaan kuota tiket dan pembatasan jam layanan. (***)
